SURAT PENETAPAN TERSANGKA WAJIB DIBERIKAN.

 (DPP-TRAM RI 16/MAR/25).

Apakah Seorang Tersangka Wajib Diberikan Surat Penetapan sebagai Tersangka?

Jawaban:
Ya, seorang tersangka wajib diberitahu mengenai statusnya dan diberikan surat penetapan tersangka sebagai bagian dari hak-haknya dalam proses hukum.

---

Dasar Hukum yang Mengatur Penetapan Tersangka

1. Pasal 1 angka 14 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

   "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

   ➡ Artinya, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, harus ada bukti permulaan yang cukup.

2. Pasal 17 KUHAP

   "Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

   ➡ Artinya, status tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, bukan asal menetapkan.

3. Pasal 184 KUHAP

   Alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah:

   • Keterangan saksi
   • Keterangan ahli
   • Surat
   • Petunjuk
   • Keterangan terdakwa

   ➡ Artinya, sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015

   • Seseorang baru bisa sah ditetapkan sebagai tersangka jika:
     1. Ada minimal dua alat bukti yang cukup (Pasal 184 KUHAP).
     2. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum menetapkannya.
     3. Surat penetapan tersangka harus diberikan kepada yang bersangkutan.

   ➡ Artinya, seorang tersangka harus menerima surat resmi sebagai bentuk pemberitahuan status hukumnya. Jika tidak, maka status tersangkanya dapat dibatalkan melalui praperadilan.

5. Pasal 21 ayat (1) KUHAP

   "Perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dilakukan dengan surat perintah yang sah."

   ➡ Artinya, tindakan hukum terhadap tersangka harus dilakukan dengan dokumen resmi dari penyidik, termasuk surat penetapan tersangka.

6. Peraturan Kapolri (Perkap) No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

   • Pasal 22 ayat (1): Penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti.
   • Pasal 30 ayat (1): Penyidik harus memberitahukan status tersangka kepada yang bersangkutan melalui surat resmi.

   ➡ Artinya, penyidik tidak boleh sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa memberitahukannya secara tertulis.

---

Konsekuensi Jika Tidak Ada Surat Penetapan Tersangka

• Status tersangka dapat dibatalkan melalui praperadilan (Pasal 77 KUHAP).
• Penetapan tersangka tanpa pemberitahuan resmi bisa dianggap cacat hukum.
• Penyidik dapat dipersoalkan karena tidak mengikuti prosedur hukum yang benar.

---

Kesimpulan

✅ Seorang tersangka wajib diberikan surat penetapan sebagai tersangka sebagai bentuk pemberitahuan resmi dan perlindungan hak-hak hukumnya. Jika tidak, maka statusnya bisa dipersoalkan melalui praperadilan.

Jika Anda butuh panduan lebih lanjut tentang kasus tertentu, saya siap membantu! 😊

Siapa pejabat yang berwenang menandatangani surat Penetapan tersangka ?

Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Penetapan Tersangka

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pejabat yang berwenang menandatangani surat penetapan tersangka tergantung pada lembaga penyidik yang menangani kasus tersebut. Berikut adalah rinciannya:

---

1. Penyidik Kepolisian

Dasar hukum:

• Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP → Penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI.
• Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI → Penyidik berwenang melakukan penyidikan tindak pidana.
• Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Siapa yang menandatangani?
✅ Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) di tingkat Polres
✅ Direktur Reserse Kriminal (Dirreskrim) di tingkat Polda
✅ Kabareskrim Polri di tingkat Mabes Polri

📌 Catatan:

• Surat penetapan tersangka dikeluarkan oleh penyidik yang menangani perkara, tetapi ditandatangani oleh atasan yang berwenang di satuan kerja tersebut.
• Penyidik yang menandatangani surat harus memiliki Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

---

2. Penyidik Kejaksaan (Jaksa Penyidik)

Dasar hukum:

• Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI → Jaksa dapat melakukan penyidikan dalam perkara tertentu.
• Pasal 39 Perja No. 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Penyidikan oleh Jaksa → Jaksa penyidik berwenang menetapkan tersangka dalam kasus yang menjadi kewenangannya.

Siapa yang menandatangani?
✅ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) → Untuk kasus besar yang ditangani Kejaksaan Agung.
✅ Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) → Untuk kasus yang ditangani Kejati.
✅ Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) → Untuk kasus yang ditangani Kejari.

📌 Catatan:

• Kejaksaan hanya bisa menetapkan tersangka untuk kasus tindak pidana khusus, seperti korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

---

3. Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Dasar hukum:

• Pasal 6 huruf c UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK → KPK berwenang melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka dalam kasus korupsi.
• Pasal 38 UU No. 30 Tahun 2002 → KPK berhak menetapkan tersangka secara independen.

Siapa yang menandatangani?
✅ Ketua KPK atau Pimpinan KPK yang bertindak secara kolektif kolegial.

📌 Catatan:

• Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan, KPK tidak memerlukan izin dari pihak lain untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

---

4. Penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Dasar hukum:

• Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP → PPNS dapat melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu.
• Pasal 7 ayat (2) KUHAP → PPNS bekerja di bawah koordinasi Polri.

Siapa yang menandatangani?
✅ Kepala Dinas/Kepala Instansi yang berwenang di bidangnya.
✅ Direktur atau Kepala Badan di tingkat nasional (misalnya Dirjen Bea Cukai, Kepala BPOM, dll.).

📌 Catatan:

• PPNS tidak bisa menetapkan tersangka sendiri tanpa koordinasi dengan Polri.

---

Kesimpulan

✅ Pejabat yang berwenang menandatangani surat penetapan tersangka tergantung pada lembaga yang menangani perkara:

1. Polisi → Kasat Reskrim (Polres), Dirreskrim (Polda), Kabareskrim (Mabes Polri).
2. Jaksa → Kajari, Kajati, JAM Pidsus (untuk kasus tindak pidana khusus).
3. KPK → Pimpinan KPK secara kolektif kolegial.
4. PPNS → Kepala Dinas/Kepala Instansi dengan koordinasi Polri