Dalam sistem hukum di Indonesia, pemanggilan seseorang oleh polisi untuk
keperluan klarifikasi atau wawancara harus mengikuti prosedur hukum yang telah
diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan
kepolisian terkait. Jika polisi hanya melakukan pemanggilan secara lisan melalui
telepon tanpa surat panggilan tertulis, ada beberapa akibat hukumnya:
1.
Pemanggilan Tidak Sah Secara Hukum Menurut Pasal 112 ayat (1) KUHAP, pemanggilan
terhadap saksi atau tersangka harus dilakukan dengan surat panggilan resmi yang
mencantumkan waktu, tempat, dan tujuan pemeriksaan. Jika hanya dilakukan secara
lisan atau melalui telepon, pemanggilan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat.
2. Tidak Ada Kewajiban Memenuhi Pemanggilan Karena tidak ada
dasar hukum yang mengatur pemanggilan lisan, orang yang dipanggil tidak wajib
datang jika hanya dihubungi lewat telepon. Wajib hadir hanya berlaku jika telah
menerima surat panggilan resmi.
3. Potensi Penyalahgunaan Wewenang Jika
pemanggilan dilakukan tanpa prosedur resmi, ada potensi penyalahgunaan wewenang
oleh oknum polisi. Ini bisa berdampak pada pelanggaran hak asasi seseorang serta
ketidakjelasan status hukum pemanggilan.
4. Dapat Dilaporkan sebagai Pelanggaran
Etik Polisi yang melakukan pemanggilan tanpa surat resmi dapat dilaporkan ke
Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri karena melanggar prosedur yang berlaku.
Kesimpulan Pemanggilan seseorang oleh polisi harus dilakukan secara tertulis
sesuai dengan KUHAP. Pemanggilan hanya lewat telepon tidak sah dan tidak wajib
dipenuhi. Jika seseorang merasa dirugikan akibat pemanggilan seperti ini, mereka
dapat meminta surat panggilan resmi atau melaporkan tindakan tersebut ke Propam
Polri.
Apakah Anda memiliki kasus spesifik terkait hal ini?
You said:
Akibat
hukum jika Polisi melakukan Pemanggilan orang untuk klarifikasi atau wawancara
secara lisan via Telephone tanpa surat Panggilan tertulis dilengkapi dasar pasal
pasalnya ChatGPT said: Jika polisi melakukan pemanggilan seseorang untuk
klarifikasi atau wawancara secara lisan melalui telepon tanpa surat panggilan
tertulis, maka hal ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat
menimbulkan konsekuensi hukum sebagai berikut:
1. Pemanggilan Tidak Sah dan
Tidak Mengikat Dasar Hukum: Pasal 112 ayat (1) KUHAP "Penyidik yang melakukan
pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka wajib memanggil orang tersebut dengan
surat panggilan secara patut, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar
antara tanggal pemanggilan dan tanggal seseorang harus memenuhi panggilan itu."
Pasal 227 KUHAP "Segala panggilan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan harus dilakukan secara tertulis."
🔹 Implikasi:
1. Pemanggilan hanya melalui telepon tanpa surat resmi tidak sah dan tidak wajib
dipenuhi oleh orang yang dipanggil. Jika seseorang tidak memenuhi panggilan yang
hanya dilakukan via telepon, tidak bisa dianggap mangkir atau tidak kooperatif,
karena tidak ada dasar hukumnya.
2. Potensi Penyalahgunaan Wewenang oleh Polisi
Dasar Hukum: Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara RI "Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus berdasarkan
norma hukum yang berlaku serta menghormati hak asasi manusia." Pasal 5 huruf a
dan b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
"Setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya harus berperilaku jujur,
tertib, disiplin, dan bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku."
🔹
Implikasi: Jika polisi tetap memaksa pemanggilan tanpa surat resmi, tindakan
tersebut berpotensi melanggar kode etik profesi Polri. Masyarakat berhak
melaporkan polisi yang menyalahgunakan wewenang ke Propam (Profesi dan
Pengamanan) Polri.
3. Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Dasar Hukum:
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang
adil serta kepastian hukum yang tetap." Pasal 3 dan Pasal 17 Undang-Undang No.
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3: "Setiap orang berhak atas
perlindungan hukum." Pasal 17: "Setiap orang tidak boleh dipanggil untuk
diperiksa tanpa dasar hukum yang sah." 🔹 Implikasi: Pemanggilan yang tidak
sesuai prosedur dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama
jika ada unsur pemaksaan atau intimidasi. Jika seseorang merasa dirugikan,
mereka dapat mengajukan gugatan hukum atau pengaduan ke Komnas HAM.
4. Bisa
Dilaporkan sebagai Pelanggaran Etik atau Dugaan Tindak Pidana Dasar Hukum:
Pasal
1 angka 14 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan
Komisi Kode Etik Polri "Setiap anggota Polri yang menyimpang dari prosedur hukum
dapat dikenakan sanksi etik atau disiplin." Pasal 421 KUHP (Penyalahgunaan
Wewenang oleh Pejabat Negara) "Seorang pejabat yang dengan sengaja
menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dapat dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun 8 bulan."
🔹
Implikasi:
Masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan polisi ke:
Propam
Polri (jika hanya pelanggaran etik).
Komnas HAM (jika ada indikasi pelanggaran
HAM).
Ombudsman RI (jika ada unsur maladministrasi).
Laporan pidana ke
kepolisian atau Kejaksaan (jika ada unsur tindak pidana, seperti pemaksaan atau
intimidasi).
Kesimpulan Pemanggilan melalui telepon tanpa surat resmi tidak sah
dan tidak wajib dipenuhi (Pasal 112 KUHAP). Polisi yang melakukan pemanggilan
tidak sesuai prosedur dapat dianggap menyalahgunakan wewenang (UU Kepolisian dan
Kode Etik Polri). Pemanggilan tanpa dasar hukum yang sah dapat dianggap sebagai
pelanggaran HAM (UUD 1945 dan UU HAM).
Masyarakat bisa melaporkan pelanggaran
ini ke Propam Polri, Komnas HAM, atau Ombudsman RI. 📌 Saran: Jika mendapat
panggilan hanya lewat telepon, mintalah surat panggilan resmi untuk memastikan
kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Jika ada unsur
pemaksaan, segera laporkan ke pihak berwenang.
Semoga bermanfaat! 🚔⚖️
email : hatamri@gmail.com
