TRANSPARANSI.

Tanah 4,9 Ha di Jalan Proklamasi samping POlres Langkat Kota Stabat Kab.Langkat

(Juni-2018). Tanah seluas 4,9 Ha persis di bahu jalan Proklamasi Kota Stabat Kabupaten Langkat, bersebelahan dengan Polres Langkat, saat ini sedang dalam proses Perjuangan. Ketua Kuasa Masyarakat Misnan memiliki Surat Keputusan Bupati Langkat tertanggal tahun 1986 yang menyatakan tanah tersebut sudah diberikan kepada lbk 22 Warga Tani. Peta pembagian nya pun telah diproses oleh Muspika setempat.

Saat ini sudah sedang melengkapi permohonan Kelengkapan surat-surat seperti PBB dan SHM dll ke BPN. Bagi peminat yang berniat membantu atau kerja sama untuk membantu kelancaran proses surat menyuratnya tersebut diharapkan dapat menghubungi Kontak HP 0853 7259 9861.

Terima kasih.

NB :
Termasuk tanah Gg Intil Jl Jend Sudirman Stabat. Sudah sedang di mohonkan ke BPN dan sudah mendapat Surat dari BPN agar di lengkapi Pajak PBB nya.

Kelemahan Sertifikat Hak Guna Usaha PTPN

Banyak masyarakat yang disebut istilah Penggarap selalu kala dan kandasa jika berhadapan dengan Korporasi misalnya PTPN. DI Sumatera Utara sangat dikenal PTPn II yang kini sudah bukan lagi berstatus sebagai BUMN melainkan telah menjadi Anak BUMN yaitu BUMN PTPN3.

Tahukah anda , khususnya atas Sertifikat HGU terutama yang lahir dari penggabungan atas dari lebih dari satu HGU ternyata terdapat Kesalahan dan Kelemahan nya yang sangat Tragis. Tetapi tidak diketahui oleh seluruh Petani Pejuang.

Saya ingin menunjukkan nya pada siapa saja yang berminat tetapi karena alasan ' Penting' dab Potensi Kriminaliasi maka tidak saya umbar di Media Sosial melainkan dapat langsung kita diskusikan saja agar lebih aman dan nyaman.

Silahkan Kontak saya.

Wassalam.

Suherly Harahap
0853 7259 9861

MEMORI ITU SANGAT INDAH DAN ADA KEBERKAHAN DI DALAMNYA.

RUMAH VILLA PALEM KENCANA 2014

Depan Istana Bogor 2016

Tepi Kolam Istana Bogor, di photo Aswin Andika ( Pengawal Pribadi Pak Menteri Sudi Silalahi )

DI KNO Medan sepulang dari Bekasi Utara ( Summarecon Bekasi Utara ) 2017 Januari

Mendaftarkan Tanah yang sudah dikuasai dan diusahai lebih dari 20 tahun ke BPN

Medan, 05 Juni 2018.

( Trans/5/Jun/18).

Warga Negara Indonesia yang telah memiliki KTP Electronik yang berniat mendaftakan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) perlu mengetahui sbb :

1. Buatlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ( SPPF ) Tanah dengan luas dan batas-batas yang memang dikuasai serta diakui oleh tetangga batas Timur-Utara-Barat-Selatan, lebih bagus di setujui para pemilik batas tetangga dimaksud. Catatan Penting : Jika Kepala Desa atau Lurah tidak mau memberikan Tanda tangan sebagai turut mengetahui, tinggal kan saja Form SPPF tersebut dan buatlah yang baru tetapu tak perlu mencantumkan adanya tanda tangan kepala Desa/Lurah.

2. Lengkapi dengan Photo Kopi KTP, KK dll yang relevan.
3. AMbillah Formulir Isian Perohonan Pendaftaran SHM/ HGB/ dll di Kantor Pertanahan Kabupaten -Kota lalu Isilah dan lengkapi apa yang diminta.
4. Jika sudah lengkap bawalah ke kantor BPN. Biasanya di Meja BPN akan diperiksa lalu akan ada jawaban atau penjelasan dari pihak Kantor. Jika lancar maka akan diminta melakukan pembayaran biaya pengukuran yang besarnya sudah ditentukan sesuai standadr PNBP ( ADa tarif khusus dan resmi telah distetapkan oleh Pemerintah ) .

5. Yang menjadi masalah jika orang BPN mengatakan seperti : " ini tidak bisa karena alasannya misalnya , termasuk Hak Guna Usaha PT......,. Jika ada mengalami hal seperti ini berarti ada ' masalah khusus' atas tanah tersebut maka diperlukan strategi yang lain. Misalnya dengan memasukkan via Pos tercatat di tujukan kepada Kepala BPN nya.
6. Dan selanjutnya karena setiap satu titik permohonan sangat berbeda-beda bentuk masalahnya maka diperlukan penanganan isitimewa. Silahkan hubungi Penulis untuk Konsultasi secara kekeluargaan.

Ini Kontaknya : HP 0853 7259 9861.

Wassalam.

Alhamdulillah memasuki Puasa Ramadhan ke ..... 5 Juni 2018.

Suherly Harahap

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H

SUHERLY HARAHAP MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H
SEMOGA SELURUH AMALAN KITA DI TERIMA OLEH ALLAH SWT.

JADIKAN AMAL SEBAGAI PRILAKU KITA SEHARI-HARI DIBULAN SELAIN BULAN RAMADHAN.

SUKSES DUNIA & AKHIRAT.

Penyelesaian Tanah Garapan dengan alas hak SK Gubsu tahun 1968

Medan, 04 April 2017.

Banyak masyarakat yang sedang menguasai tanah garapanya saat ini yang juga di klaim oleh PTPN II Tanjung Morawa sebagai bagian dari Areal HGU nya. APakah sesunggunhya alas hak masyarakat tersebut seperti SK Gubsu bisa menjadi alash hak yang sah ?

Jawaban : BISA, Asal .....

Contact : 0853 7259 9861 - Forum Diskusi Tanah Garapan.

Jokowi is the Best for Petani, Kembalikan Tanah Garapan yang dirampas PT Perkebunan.

RAPAT KERJA NASIONAL I LMP LASKAR MERAH PUTIH DI MEDAN

TIPS MEMPERJUANGKAN TANAH GARAPAN YANG DIRAMPAS PIHAK PERKEBUNAN ATAU PERUSAHAAN DENGAN HGU ATAU HAK GUNA USAHA

Jakarta Timur/31Des-2015.

1. Lengkapi Data Alas Hak Tanah yang dirampas ( apa-apa saja sebaiknya alas hak dimaksud ? boleh konfirmasi gratis ke HP : 0852 6144 7221 / email “ mencarikeadilan3@gmail.com ).

2. Suratilah Instansi yang terkait misalanya Badan Pertanahan.

3. Tunggul dan Datangi serta tanyakan apa masalahnya ?

4. Jika setelah lewat waktu yang ditentukan undang-undang, ( Ada ketantuan undang-undang yang mengatur bahwa bila permohonan atau Surat Kita tidak digubris oleh Pejabat Pertanahan maka warga bisa menuntutnya apakah secara Perdata ( Pengadilan ) atau secara Pelanggaran Disiplin.

5. Berusaha keras agar Perintah Penyelesaian atau Pengembalian Tanah anda dari Putusan Pengadilan dapat anda Menangkan. ( Catatan : Daftar ke pengadilan dengan metode berperkara yang hanya memerlukan waktu paling lama 3 (tiga ) bulan saja.

6. Dengan cara seperti ini terjamin kepastiannya daripada hanya menunggu belas kasih dari Pejabat Pertanahan yang ternyata sejak 1967-1968 tidak membuahkan hasil.

7. Banyak tempat pengaduan yang bisa membantu tetapi tetap juga wajib di dorong-dorong agar pengaduan warga ditindaklanjut, antara lain : Sampaikan ke HP Menteri Agraria biasanya via SMS, Buat Pengaduan ke DPR-RI di Jakarta karena saat ini ada tempat penerimaan pengaduan khusus yang baru diresmikan di tahun 2015 pertengahan ), adukan ke Inspektur Jenderal BPN di Jalan Sabang Jakarta atau dekat Plaza Sarinah Jakarta, Adukan ke Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi, Adukan Ke Menteri Kordinatir yang membawahi Kementrian Agraria atau Gugata secara Hukum di Pengadilan PTUN Jakarta.

8. Terima Kasih.

Lembaga Anak Indonesia

Suherly Harahap

HP 0852 6144 7221.