KIP Perintahkan Kepala BPN Sumut beri Peta HGU PTPN 2 kepada Suherly Harahap

Medan, (Transparansi-Publik-ri) – Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KIP Sumut) memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memberikan informasi yang diminta pemohon Suherly Harahap, warga Jalan Binjai Km 12,9, Sunggal.

“ agar memberikan informasi yang dimintakan pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon,” tegas Ketua Majelis Komisioner KIP Sumut Mayjen Simanungkalit dengan anggota Robinson Simbolon dan M Syahyan saat membacakan putusan  sidang ajudikasi non litigasi kasus sengketa informasi di ruang sidang Komisi Informasi Sumut, Jalan Bilal No 105, Medan, Jumat (5/9/2014).

Pada sidang pembacaan putusan tersebut, majelis komisioner Komisi Informasi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mereka juga menyimpulkan, bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

Adapun informasi yang diminta pemohon Suherly Harahap ke BPN Sumut, yakni peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No: 109/Muliorejo sebelum ada revisi Tahun 1997, peta persil dari sertifikat HGU PTPN 2 No 109/Muliorejo setelah direvisi dan salinan dokumen keputusan atas diprosesnya permohonan revisi peta tersebut disertai pertimbangannya.

Terungkap dalam sidang ajudikasi kemarin, kasus sengketa informasi antara Suherly Harahap melawan Kepala BPN Sumut bermula karena informasi yang dimohonkan tidak ditanggapi oleh termohon. Akhirnya, mereka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 

Sebelum menutup sidang, Mayjen Simanungkalit juga menjelaskan hak-hak pemohon dan termohon. Katanya, baik pemohon dan termohon memiliki hak mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan jika tidak menerima putusan Komisi Informasi. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak. Dalam hal salah satu pihak tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.

“Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan,” tegas Mayjen. (Red)

TIPS MENGEMBALIKAN TANAH GARAPAN KTPPT KRPT SKPT SL PANITIA LANDREFORM DI KANTOR BADAN PERTANAHAN

TANAH  RAKYAT DIKUASAI  HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN SAWIT   BAGAIMANA UPAYA MENGEMBALIKANNYA ?

Mengapa Hak Guna Usaha selalu mengadang Kesuksessan Perjuangan para Petani Penggarap Tanah yang sesungguhnya di lindungi oleh undang-undang ?  Adakah

Tips Solusi Upaya guna Pengembalian Lahan Petani Penggarap yang ada perlindungan Undang-undang seperti : Surat Keterangan Pembagian Tanah Sawah dan Ladang atau SKPTSL , Kartu Tanda Pembagian Pendudukan Tanah Perkebunan atau KTPPT hingga Tanah KRPT yaitu KTPPT yang dikelaurkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah  dan dari Surat dari Panitia Landreform ., Surat Izin Menggarap atau SIM, Peta Dasar , Bukti Pembayaran Pajak dan lain-lain.  ]

 PERMASALAHAN KITA  SEKARANG INI ?

A.      Permohonan para Petani Penggarap ( Kuasanya ) pengembalian / penyelesaian tanah ( lahan ) yg diduga ‘dirampas’ korporasi/Perusahaan Perkebunan NegAra dan Swasta TIDAK ADA KEJELASANNYA baik dari BUMN-PEMERINTAH (GUB-PEMKAB) ATAU PANITIA2 YG ADA.

B.      Mengapa Kleiman Par Petani Penggarap Tanah ( Kuasanya ) MENTOK bahka sejak era Reformasi terbuka 16 tahun lalu hingga saat ini tahun 2015 belum juga ada sinyal kejelasannya ? Padahal dasar Dasar penguasaan ( Hak Keperdataan ) milik Petani Penggarap baik Data Yuridis / Dafta Fisik sah,asli serta dilindungi produk sehebat Undang-undang tapi belum juga ada titik terangnyaaa ........... ?

C.      Ada sebagian kecil yg mampu menduduki-menguasai dan sukses mengusaha-i hingga memetik panen namun masih terkungkung dalam’ suasana ketidakpastian’ apakah akan ada Okupasi / Klaiman Pihak lain   sebab TIDAK DAPAT meningkatkan Status Kepemilikan Hak Atas Tanahnya.

Dengan berbagai dalih oknum instansi yg mengurusi pendaftaran tanah mengedepankan SIKAP Pelayanan berujung penolakan, bukannya mencerahkan mencerdaskan masyarakat justru membuat petani penggarap tambah bingung, dibuktikan dengan semakin banyak tumpukan berkas permohonan penyelesaian lahan yg makin bertumpuk. Berkas Bolak balik di Jilid, di photo copy dan dikirimkan ke BUMN-Gubernur-Bupati-BPN dll sampai-sampai Tukang Rental Komputer atau Tukang Pos tidak asing lagi wajah Ketua/Sekretaris petani penggararap.    

MENGAPA MANDUL ( MENTHOK ? )

A.      Bahkan aksi-aksi Unjuk Rasa ( Demo) bukan lagi puluhan kali tapi ratusan kali dilakukan, semuanya hanya menjadi Catatan Akhir Tahun bagi Media Cetak dan Media eletronik serta Teks Pengisi Tabulasi Matrik Jumlah kasus Sengketa Lahan di Sumetara Utara / NKRI.

Mengapa Nasib Petani Penggarap Lahan yang sejatinya sangat Mulia { Disebut Pahlawan Soko Guru Revolusi,  Pejuang Pangan bagi Laskar Rakyat Indonesia & Tentara Rakyat Indonesia ) dan Harum bahkan dikenal   dikenang bahkan dipuji di era pra - kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 hingga 1981-an  itu kini seolah menjadi buram  menjurus stigma sebagai kelompok Penjarah Lahan ? Sementara si ‘ perampas ‘ lahan Petani justru semakin sok mulia bahkan kini  bekerja sama dengan Perkebunan asing pula ha..ha.ha inikah Negara ½ merdeka itu ?

APAKAH MASIH ADA ALTERNATIF SOLUSI NYATA ?

A.      JAWAB : .............................ADA

SEPERTI  APA ?

1.      UBAH  STRATEGI PERJUANGAN :  JANGAN PUKUL TEMBOKNYA.

2.      CARI  KEBENARAN  FORMAL & MATERIL ALAS HAK  LAHAN, PERKUAT DATA YURIDIS & FISIK, BERFOKUSLAH  SAJA KE INSTANSI  YG DITUGASI  MENGURUSI HAK-HAK ATAS TANAH,  

3.      KETAHUILAH ATURAN MAIN DI INSTANSI ITU- MASUKILAH KEDALAMNYA-JANGAN PERCAYA APA YG DIKATAKANNYA, TAPI PERCAYALAH REGULASI  YG MENGATUR  MEKANISME KERJA MEREKA. DENGAN INI KITA MENGAWASI MEREKA.

4.      GUNAKAN  JUGA  terobosan Perundangan –PMNA.  Aksi Demo Perlu pada saat –saat khusus tertentu SAJA ketika ada target Khusus bukaN seperti aksi unjuk rasa seperti selama ini kita lakukan itu hendak menghantam “Tembok” TAPI kini masukilah dari “Pintu2”nya. Jikapun terpaksa  Kita Pukul / Dobrak masih mungkin “Pintu Terkunci” itu dirubuhkan  ketimbang Tembok yg kita dorong.------------Salam Tranparansi .... Trims.  

Konsultasi untuk rekan-rekan di seluruh Kabupaten-Kota di NKRI

 Kontak :

PENEGAK   TRANSPARANSI  HUKUM   &  AGRARIA

E-mail: awasipendidikanindonesia@gmail.com

[ PENTHA-Group ] HP : 0852 6144 7221 Wajib SMS lebih Dahulu: Beritahu Nama-Alamat dan Tujuan anda.

SELAMAT TINGGAL 2014 SELAMAT DATANG 2015 TAHUN SUKSES

SELAMAT TINGGAL TAHUN 2014
DAN
SELAMAT DATANG TAHUN BARU 2015
TAHUN PENUH KESUKSESSAN DAN MEMETIK KEBAHAGIAN.


PESAN DARI LANGIT :

1. Perbanyak Membaca Ilmu
2. Perluas Wawasan dengan bergaul bersama orang baik
3. Mampu bersikap Toleransi kepada semua orang karena kekurangan, keburukan dan kelebihan orang lain dalah sistem kehidpan yang memang diciptakan Sang Maha Kuasa.
4. Laksanakan Perintah Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Bertawakallah dan Ingatlah ALLAH  SWT selalu dalam setiap detik jangtungmu.

Karena hanya dengan Mengandalkan Tuhan YMK sajalah Hidupmu akan berarti dan beruntung.


Muliorejo Kec. Sunggal Kab Deli Serdang Sumatera Utara Indonesia.


SALAM KAMI

SUHERLY HARAHAP
YULIATI LASE
PENEBAR GEMILANG HARAHAP
ZIHA ISRA' HARAHAP
ZAKIYYA PARAMITHA HARAHAP
&
SELURUH KELUARGA BESAR.

Sabtu, 27 Desember 2014.

DPD Lembaga Anak Indonesia Kota Medan terbentuk.

(Medan/transparansi/Sept/14)

DPD Lembaga Anak Indonesia Kota Medan terbentuk.

Ketua DPP Lembaga Anak Indonbesia ( LAI ) Suherly Harahap  (SH) menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan Dewan Pengurus Daerah Lembaga Anak Indonesia Kota Medan periode 2014 -2019. SK tertanggal Senin 8 September 2014 itu diterima Penebar Gemilang Hrp selaku Ketua DPD LAI Kota Medan terpilih penyerahan bertempat di Komplek Villa Palem Kencana Pinang Mas III Kec. Sunggal Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Suherly Harahap menjelaskan kepengurusan DPD LAI Kota Medan didominasi anak-anak muda dari kalangan kampus antara lain Mahasiswa Universitas Medan Area.

Fokus program DPD LAI Kota Medan dibawah binaannya itu , kata Suherly akan dititikiberatkan pada Pembelaan Perlindungan Anak khususnya anak yang berhadapan dengan Hukum dengan mengawal pelaksanaan undang-undang Pidana Peradilan Anak Undang undang nomer 11 tahun 2012.

Selain peradilan anak yang berhadapan dengan hukum, dijelaskannya bahwa Perlindungan anak juga pada kasus kasus anak yang terancam putus sekolah disemua jenjang dari sekolah dasar   hingga sekolah menengah atas. Kemudian perlindungan anak dari dampak Narkoba baik korban narkoba maupun pecandu narkoba, hal ini juga dalam rangka mengawal Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dengan Menkumham RI, Menkes RI, Mensos RI,Kepala Kepolsian RI, dan kepala Badan Narkotika Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Semua Anggota apalagi Dewan Pengurus Daerah Lembaga Anak Indonesia yang terbentuk di Kabupaten Kota di seluruh Indonesia nantinya akan mendapatkan paktek langsung bisa juga pelatihan secara kilat tentang bagaimana melakukan pengawasan terhadap semua instansi pelayanan publik. Baik di tingkat kantor desa/ kelurahan , kantor camat, kantor dinas-dinas di tingkat Kabupaten atau Provinsi. Sehingga dalam waktu sekejab semua DPD LAI di Nusantara akan dapat berfungsi selayaknya sebuah kantor misirp seperti’ ICW : Indonesia corruption Watch atau bahkan KPK swasta”.

Ditambahkan bung Harahap, yang katanya pernah menjadi relawan UN-WFP ( Badan Pangan Dunia dibawah PBB atau Perserikatan bangsan-bangsa yang sekarang Sekretaris Jenderalnya Mr. Ban Ki Moon dari Korea selatan itu, bahwa Terkait pemberdayaan Desa , kini dengan berlakunya undang-undang Desa , Undang undang nomer 6 tahun 2004 beserta peratuan Pelaksanaannya nomer 43 tahun 2014 dikatakan bahwa desa setia tahunnya akan menerima alokasi dana dari dua sumber. Yaitu Dana Transfers dari APBN dan alokasi dana desa dari Kabupaten, jadi bisa- bisa setiap desa di seluruh Indonesia ( Red: Kelurahan tidak memperoleh Dana ini )setiap desa mendapatkan lebih dari Rp 1 Milliar per tahun. Hal itulah salah satu faktor mengapa DPP Lembaga Anak Indonesia kini gencar mengembangkan pengurus ke tingkat Kabupaten kota di seluruh Indonesia agar ada orang di setiap kabupaten kota yang melakukan pengawasan atau ikut berperan aktif menyusun perencanaan pembangunan di setiap desa. Ini semua, imbuh Suherly agar masyarakat terbantu mendapatkan pencerahan dengan adanya kehadiran pengurus DPD LAI di semua kabupaten kota. ( Pemred-SH)

Lembaga Anak Indonesia Mengawasi Pendidikan di era Keterbukaan Informasi Publik

Medan; Transparansi-publik/Agustus/14)

 Lembaga Anak Indonesia Mengawasi Pendidikan di era Keterbukaan Informasi Publik

 Mari Kita Awasi Dana BOS ! 

Lembaga Swadaya Anak Indonesia ( L.A.I ) memiliki program spesial bagi para aktivist peduli pendidikan di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan pengurus LSM LAI Penebar Gemilang Harahap di Sekretariat Jalan Binjai Medan, Minggu 24 Agustus 2014. Gemilang menjelaskan program Pelatihan ini dikhususkan untuk melatih secara singkat, padat dan akurat bagaimana seseorang dimana saja berada di seluruh Indonesia untuk mampu menjadi seorang pengawas atau pemantau dalam penggunaan dana Pendidikan atau dana BOS disemua janjang sekolah SD-SMP dan SMU. Katanya menjelaskan.

Menurut Gilang , panggilan akrabnya sehari-hari, Dasar pemikiran LSM LAI menyiapkan pelatihan kader Pengawas atau pemantau penggunaan dana Bos itu dalam rangka mengimplimentasikan kepeduliaan LSM LAI terhadap kualitas pendidikan di seluruh Indonesia yang akan dimulai LAI sejak 17 Agustus 2014 bulan ini.

Ia meninci bahwa, Dana BOS perlu ada yang mengawasi dari unsur  orang tua murid atau masyarakat  agar  terjadi proses pendidikan  yang harmonis, sehingga kalau guru atau satuan pendidikan SD-SMP dan SLTA mendidik dengan adanya Anggaran APBN –APBD  yang cuku besar maka akan seimbang ( harmoni ) jika ada pihak yang menjalankan peran dan fungsi mengawasi. Bentuknya, LSM LAI akan melakukan tur keliling seluruh Kabupaten Kota di seluruh Indonesia guna melatih minim al satu orang kader pengawas untuk tiap satu Kecamatan/ Kota madya.

Menjawab apa tujuan yang hendak diraih oleh LSM LAI dalam program Peduli Pendidikan dengan bentuk melakukan pengawasn melalui kader pengawas yan akan dilatih antara lain adalah sbb :

-          Membantu Pemerintah Indonesia mengawasi efektivitas penggunaan dana bos.

-          Mengurangi Anak Usia sekolah yang putus sekolah

-          Menghidupkan adanya fungsi pengawasan masyarakat / orang tua sehingga satuan pendidikan  di  seluruh Indonesia merasa di awasi dimana efeknya Dana Bos benar-benar efektif tersalur kepada kualitas pendidikan itu sendiri.

Pengurus Pusat  LSM LAI lainnya , Zihan Isra dalam menjawab pertanyaan bagaimana strategi pelaksanaan pelatihan yang akan dilaksanakan LSM LAI, Zihan menjelaskan sbb : LSM LAI mengadakan perjalanan keliling ke kabupaten-kota yang ada di seluruh Indonesia berdasarkan prioritas kemudahan yang ada lebih dahulu. Yaitu Kemudahan sarana transportasi dari dan ke Kota Medan  ke Kabupaten Kota yang akan dikunjungi dalam rangka melatih kader Pengawas di kabupaten kota tertentu. Sebagimana pemisalan sebagai contoh, jelas Zihan, LSM LAI akan segera melakukan perjalanan Tur Pelatihan ke Kota Madya Batam Provinsi Kepulauan Riau pada bulan November 2014. Maka, imbuhnya semangat ,   sejak saat ini di bulan Agustus 2014 LSM LAI sedang menyiapkan sarana Transportasi berupa Tiket perjalan dan Kebutuhan Akomodasi dengan cara menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Antara lain disebutkan  menyurati atau mengirimkan Proposal kemitraan untuk mendapatkan partisipasi kepada Dunia Usaha di Kota Madya Batam tidak ketinggalan akan menyurati Camat Kecamatan di Kota Madya Batam sebagai bentuk pemberitahuan akan datang ke Batam dalam rangka tur Pelatihan Kader Peduli Pendidikan tersebut.

Dikatakan Edi Suhendra SE selaku Staff Khusus bahwa LSM LAI telah menyiapkan strategi Materi apa –apa saja yang disiapkan dalam melatih Kader, antara lain disebutnya sbb : 1. Pemahaman Peraturan Pemerintah ( PP ) No 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan Peran serta  orang atau Lembaga Swadaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, PP yang merupakan turunan dari UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberanatsan Tindak Pidana Korupsi. Ke 2 : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ke 3 : Juknis Penggunaan dana BOS tahun 2014 SD-SMP dan SMA disertai dengan transfer tip-triks segudang pengalaman LSM LAI dalam menjalankan pengawasan sejak tahun 2008 hingga saat ini. Proses pelatihan ilmu tips dan triks melakukan pengawasan dana pendidikan BOS itu kata Edi bisa dilakukan dalam waktu 2 x 24 jam karena untuk seterusnya kader yang telah dilatih akan dibimbing sembari malakukan advokasi. Adapun bimbingan yang dilakukandilakukan via Komunikasi Seluller dan Email serta perlindungan dari jaringan yang telah dimiliki LSM LAI baik dari unsur Pemerhati Kepolisian, Kejaksaan dan lainnya. Dengan begitu lanjut Edi, Kader akan benar-benar tumbuh hingga akhirnya bisa mandiri menjalankan peran pengawasan secara independen dengan membuka Kantor nya sendiri demi mengawal kualitas pendidikan di daerahnya berdomisili. Demikian Edi mengakhiri.

Ketua Umum atau Direktur program LSM LAI Suherly Harahap ( SH ) mengatakan bahwa, peserta kader pelatihan tidak dipungut bayaran sepeserpun karena biaya-biaya perjalanan, akomodasi dan lain-lainnya akan diupayakan dari hasil menjalin kerja sama partisipasi dengan lembaga, instansi, BUMN-BUMD, Perusahaan, Korporasi maupun Sosok Darmawan yang mau peduli dengan kualitas pendidikan di Kabupaten -Kota yang akan dikunjungi LSM LAI. Jadi, ajak Suherly Harahap, bagi teman-teman, adik-adik dan abang-abang, atau orang tua kami yang berminat ingin menjadi kader Pengawasan Pendidikandi seluruh Indonesia  di Kabupaten Kota tempat  tinggal nya silahkan kontak LSM LAI lewat kontak email sbb : awasipendidikanindonesia@gmail.com atau HP nomer 0852 6144 7221 dengan cara mengirim pesat SMS lebih dahulu.( Red-Trans-SH)